Pagu Anggaran Kementerian ATR/BPN 2026 Ditetapkan Rp9,49 Triliun

Jakarta, habarbalangan.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) resmi menetapkan pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp9,499 triliun. Penetapan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), yang berlangsung di Gedung Nusantara, Jakarta, Senin (15/9/2025).

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, yang hadir bersama Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan, menjelaskan bahwa pagu anggaran 2026 akan difokuskan untuk meningkatkan layanan publik serta memperkuat program prioritas di bidang pertanahan dan tata ruang.

“Untuk pagu Kementerian ATR/BPN di tahun anggaran 2026 sebesar Rp9,499 triliun terdiri dari program dukungan manajemen, program pengelolaan dan pelayanan pertanahan, serta program penyelenggaraan penataan ruang,” terang Menteri Nusron.

Dari total anggaran tersebut, Rp6,475 triliun dialokasikan untuk belanja operasional, termasuk pembayaran gaji, tunjangan, dan mendukung operasional 527 satuan kerja (Satker) di seluruh Indonesia. Sementara itu, sekitar Rp3,023 triliun difokuskan untuk kegiatan non-operasional.

“Belanja operasional diarahkan untuk menjaga kinerja pelayanan dasar, sementara anggaran non-operasional kami dorong untuk program strategis seperti konsolidasi tanah, redistribusi tanah, hingga peta zona nilai tanah. Total program prioritas mencapai Rp1,8 triliun,” ujarnya.

Selain itu, Kementerian ATR/BPN juga menargetkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2026 sebesar Rp3,289 triliun, meningkat sekitar Rp300 miliar atau 9,12 persen dari tahun sebelumnya. Target tersebut didominasi oleh layanan fungsional senilai Rp3,245 triliun, dan Rp44,651 miliar dari layanan umum.

Menteri Nusron menegaskan bahwa pihaknya akan menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran dan memastikan hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan legislatif agar program pertanahan dan tata ruang dapat berjalan optimal.

“Kami berharap agar dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2026 senantiasa mendapat dukungan serta pendampingan dari para pimpinan dan seluruh anggota Komisi II DPR RI,” kata Menteri Nusron.

“Kami mengapresiasi segala upaya terbaik anggota DPR RI Komisi II yang terus menyampaikan aspirasi rakyat kepada kami,” tambahnya.

Rapat Dengar Pendapat tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda, dan juga dihadiri oleh jajaran Kementerian Dalam Negeri serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Turut mendampingi, seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN beserta jajaran.

(Adv)