Kementerian ATR/BPN Terima Delegasi Nepal untuk Learning Exchange Modernisasi Administrasi Pertanahan

Jakarta, habarbalangan.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menerima kunjungan resmi delegasi Nepal dalam Kick Off Meeting Learning Exchange Visit of Nepali Land Officials to Indonesia on the Modernization of the Land Administration, Senin (11/8/2025), di Aula PTSL Kementerian ATR/BPN Jakarta.

Kegiatan yang dibuka Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, ini menjadi momentum penting pertukaran pengetahuan dan pengalaman antarnegara, khususnya dalam upaya modernisasi administrasi pertanahan.

“Kami senang menjadi tuan rumah program ini, yang memberikan kesempatan bagi kedua negara untuk bertukar pengetahuan dan berbagi pengalaman dalam memodernisasi administrasi pertanahan,” ujar Wamen Ossy saat menyambut delegasi Nepal bersama perwakilan Bank Dunia.

Dalam paparannya, Wamen Ossy menyoroti progres besar pendaftaran tanah di Indonesia sejak program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) digulirkan tahun 2017. Ia menyebut, Indonesia mampu mensertipikasi 5–10 juta bidang tanah per tahun.

“Sejauh ini telah tercapai 122,9 juta bidang tanah yang terdaftar, dengan 96,7 juta bidang sudah bersertipikat. Hal ini memberi kepastian hukum bagi pemilik tanah di seluruh Indonesia,” jelasnya.

Selain soal percepatan pendaftaran tanah, Wamen Ossy juga menekankan pentingnya transformasi digital dan penguatan tata kelola. “Teknologi berperan penting dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi. Namun hal itu harus didukung tata kelola yang kuat, perlindungan data, serta pengembangan kapasitas SDM secara berkelanjutan,” terangnya.

Dari pihak Nepal, Joint Secretary Ministry of Land Management, Cooperatives and Poverty Alleviation (MoLMCPA), Ganesh Prasad Bhatta, mengapresiasi capaian Indonesia. Ia mengaku ingin mempelajari sistem administrasi pertanahan mulai dari tingkat nasional hingga daerah.

“Kami juga tertarik dengan inovasi pemetaan kadastral, penggunaan drone dan satelit untuk akuisisi data, serta integrasinya dalam pendaftaran pertanahan, valuasi, hingga sistem perpajakan,” ujar Ganesh.

Ia menambahkan, Indonesia memiliki pengalaman yang dapat dijadikan acuan. “Daratan Indonesia 15 kali lebih besar dari Nepal. ATR/BPN bisa mengelola hingga 10 juta bidang tanah per tahun, sedangkan di Nepal saat ini baru sekitar 35–40 juta bidang. Ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi roadmap pertanahan kami,” ungkapnya.

Program Learning Exchange berlangsung 11–15 Agustus 2025, meliputi kunjungan ke Badan Informasi Geospasial, Kantor Pertanahan Kulon Progo, kuliah umum di Universitas Gadjah Mada, serta kunjungan ke Kantor Wilayah BPN DIY.

Dalam kesempatan ini, turut hadir Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, serta sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama ATR/BPN.

(Adv)