Balangan Ukir Sejarah, Dua SKPD Raih Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi

Balangan, habarbalangan.com – Kabupaten Balangan mencatatkan prestasi gemilang di tingkat nasional setelah dua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Kedua instansi tersebut adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

Pencapaian ini menjadikan Balangan sebagai satu-satunya kabupaten di Kalimantan Selatan yang berhasil menyabet WBK untuk dua SKPD sekaligus dalam satu periode penilaian.

Kepala DPMPTSP Balangan, Akhriani, menyampaikan bahwa raihan ini merupakan buah dari perjalanan panjang sejak 2021, yang diawali dengan pembenahan internal dan peningkatan standar pelayanan publik.

“Kami melalui proses yang panjang, mulai dari evaluasi internal hingga penerapan standar pelayanan yang lebih baik. Alhamdulillah, hasilnya kini bisa kita nikmati,” ujar Akhriani, Rabu (7/5/2025).

Penilaian WBK dilakukan secara ketat oleh Kemenpan-RB dengan menyoroti aspek integritas, akuntabilitas, transparansi, hingga kualitas layanan publik. Verifikasi lapangan turut menjadi bagian dari proses untuk memastikan komitmen nyata terhadap reformasi birokrasi.

Dibandingkan dengan daerah lain, pencapaian Balangan tergolong istimewa. Sebelumnya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Kandangan) berhasil meraih WBK untuk satu SKPD. Namun Balangan melampaui capaian tersebut dengan dua instansi sekaligus.

“Tim Kemenpan-RB mengakui bahwa ini adalah kali pertama mereka menilai dua instansi di satu daerah dalam waktu bersamaan. Ini menjadi catatan penting dan membanggakan,” jelas Akhriani.

Meskipun telah memperoleh WBK, DPMPTSP Balangan tak berpuas diri. Mereka menargetkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tahun 2026. Persiapan menuju target tersebut sudah dimulai sejak awal tahun ini, termasuk rencana mengejar sertifikasi ISO.

Namun, Akhriani mengakui bahwa masih ada tantangan yang perlu dibenahi, terutama dalam penyediaan layanan yang inklusif bagi penyandang disabilitas.

“Kami belum memiliki petugas yang mampu berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat. Ini menjadi catatan serius, karena WBBM menuntut pelayanan yang inklusif dan ramah bagi semua kalangan,” ungkapnya.

Kemenpan-RB sendiri menekankan pentingnya aspek inklusivitas sebagai salah satu indikator utama dalam penilaian WBBM. Untuk itu, DPMPTSP Balangan berkomitmen untuk terus meningkatkan mutu pelayanan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara adil dan setara.

Prestasi ini diharapkan menjadi inspirasi bagi SKPD lain di Balangan untuk terus berinovasi dan berbenah dalam pelayanan publik, menuju tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan melayani.