Transformasi Digital Pemerintahan Desa Lewat Ladapedes

Paringin, Habarbalangan.com – Salah satu tantangan utama yang masih dihadapi sebagian besar pemerintah desa adalah proses administrasi yang masih dilakukan secara manual, melalui pencatatan dalam buku besar atau penyimpanan berkas fisik. Metode ini tidak hanya membutuhkan banyak ruang penyimpanan, tetapi juga memperlambat proses pencarian informasi ketika dibutuhkan.

Menjawab tantangan tersebut, kini hadir Layanan Data Aparatur Pemerintah Desa atau Ladapedes — sebuah sistem informasi yang dirancang untuk memudahkan pengelolaan data aparatur desa, mulai dari masa kerja, jabatan, mutasi jabatan, kekosongan posisi, data keluarga, pendidikan, kompetensi, layanan kesehatan, hingga masa bakti anggota BPD dan kepala desa yang mendekati akhir jabatan.

Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa, Renny Yudisthesia, pada Senin (21/4/2025) menjelaskan bahwa kehadiran Ladapedes sangat penting dalam mempercepat proses pengumpulan data, penyampaian informasi, serta pelaporan yang menjadi dasar pengambilan keputusan strategis di tingkat desa.

“Inovasi Ladapedes bertujuan mempermudah pelayanan, mempercepat arus informasi, dan meningkatkan akurasi pendataan. Selain itu, sistem ini memungkinkan aparatur desa maupun masyarakat untuk mengakses layanan secara daring tanpa perlu datang langsung ke kantor desa,” ujarnya.

Lebih jauh, Renny mengungkapkan bahwa Ladapedes juga menjadi kunci terciptanya ketertiban administrasi, khususnya dalam proses pendaftaran dan pemberhentian kepesertaan JKN–BPJS bagi perangkat desa. Dengan basis data yang tersentralisasi dan selalu terbarui, Ladapedes diharapkan menjadi rujukan resmi dalam pengambilan kebijakan, pelaporan, hingga kebutuhan pembinaan di masa mendatang.

“Inovasi ini mendorong penataan administrasi yang lebih rapi dan terstruktur, dengan seluruh proses tercatat secara digital. Hal ini memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta memudahkan proses audit di kemudian hari,” jelasnya.

Tak hanya itu, Ladapedes juga difungsikan sebagai pusat konsultasi dan pembinaan bagi aparatur desa, khususnya dalam menyelesaikan berbagai persoalan administratif dan teknis terkait data perangkat desa.

“Dengan Ladapedes, pelayanan yang sebelumnya dilakukan secara manual kini bertransformasi menjadi lebih modern, cepat, dan efisien. Ini sekaligus mendukung prinsip keterbukaan informasi serta tertib administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa,” tutup Renny.