habarbalangan
Status Siaga Bencana Batingsor ditetapkan BPBD Balangan hingga 30 April 2025
																								
												
												
											Paringin, Habar Balangan – Sebagai upaya antisipasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana banjir, puting beliung dan tanah longsor (Batingsor), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Balangan gelar rapat koordinasi (Rakoor) bersama lintas sektor, di Aula Benteng Tundakan, Paringin Selatan, Kamis (12/12/2024).
Rakoor dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari surat edaran Gubernur Kalimantan Selatan tentang antisipasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana banjir, cuaca ekstrim, longsor dan gelombang pasang di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024/2025.
Selain itu, rakoor juga digelar atas dasar press release BMKG Provinsi Kalimantan Selatan tentang perkiraan musim hujan di Provinsi Kalimantan Selatan.
Menurut informasi dari BMKG Provinsi Kalimantan Selatan, saat ini Kabupaten Balangan sudah memasuki musim hujan dan diprediksi akan mengalami puncak penghujan pada Desember 2024.
Menanggapi hal ini, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Balangan, H. Rahmi, menyampaikan hasil rapat berdasarkan rilis BMKG diketahui bahwa puncak musim hujan di Kabupaten Balangan akan terjadi pada bulan Desember.
Oleh sebab itu lanjut H. Rahmi, dalam rangka kesiapsiagaan maka Pemerintah Kabupaten Balangan melalui BPBD menetapkan status siaga bencana banjir, angin puting beliung dan tanah longsor (Batingsor) sejak 12 Desember 2024 hingga 30 April 2025.
“Kita akan memasuki musim hujan diperkirakan antara bulan Desember sampai April 2025, sehingga berdasarkan rilis BMKG tersebut dan hasil diskusi bersama maka Kabupaten Balangan mulai hari ini menetapkan status siaga Batingsor sampai pada 30 April 2025,” katanya.
Adapun langkah yang dipersiapkan mengenai kesiapsiagaan ini, pihaknya juga terus menjalin kerja sama dan koordinasi yang intens dengan semua pihak dan TNI-Polri serta mempersiapkan segala peralatan dan personel untuk penanganan di lapangan.
“Kemudian kita tindak lanjuti dengan pendirian posko induk untuk kebencanaan sebagai kendali apabila terjadi bencana dan juga melakukan monitoring wilayah sesuai dengan peta rawan bencana terutama bencana banjir,” pungkasnya.(MC Balangan)
- 
																	
										
																			HABAR ATR/BPN3 bulan agoKementerian ATR/BPN Dorong Partisipasi Masyarakat untuk Pasang Patok Batas Tanah Melalui GEMAPATAS
 - 
																	
										
																			HABAR ATR/BPN3 bulan agoPeringatan 50 Tahun Kemerdekaan Mozambik, Menteri Nusron Harap Kerja Sama dengan Indonesia Terus Diperkuat
 - 
																	
										
																			HABAR ATR/BPN3 bulan agoGEMAPATAS Akan Dicanangkan Serentak di 23 Kabupaten/Kota
 - 
																	
										
																			HABAR ATR/BPN3 bulan agoMenteri Nusron Ajak Kepala Daerah Se-Sulawesi Berbagi Tanggung Jawab Selesaikan RDTR
 - 
																	
										
																			HABAR ATR/BPN3 bulan agoRapim Semester I, Menteri Nusron Minta Jajaran Evaluasi Tunggakan dan Layanan Elektronik
 - 
																	
										
																			HABAR ATR/BPN3 bulan agoBuka Kuliah Umum PPTR, Wamen Ossy Tekankan Tata Kelola Agraria serta Tata Ruang yang Adil dan Berkelanjutan
 - 
																	
										
																			HABAR ATR/BPN3 bulan agoMenteri Nusron Ajak Alumni PMII Berperan dalam Mewujudkan Keadilan, Pemerataan, dan Kesinambungan Ekonomi
 - 
																	
										
																			HABAR ATR/BPN3 bulan agoPesan Menteri Nusron dalam Forum Pembangunan Wilayah di Sulteng: Tata Ruang Harus Ketat demi Jaga Ketahanan Pangan
 - 
																	
										
																			HABAR ATR/BPN3 bulan agoKepala Biro Humas dan Protokol Optimis Capai Program Kerja Kehumasan dengan Optimal di Akhir 2025
 - 
																	
										
																			HABAR DPRD BALANGAN3 bulan agoLegislator Muda Nor Sita Maulida Ajak Pemuda Balangan Jadi Motor Kemajuan Daerah
 - 
																	
										
																			habarbalangan3 bulan agoKemenag Balangan Sambut Program Madrasah Layak Belajar BAZNAS, Rp25 Juta untuk 1.000 Madrasah
 
