Sekjen Kementerian ATR/BPN Ajak Akademisi Kerja Sama dalam Percepat Penyusunan RDTR

Jakarta – Dalam mempercepat penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di seluruh wilayah Indonesia, membutuhkan skema yang inovatif dan kolaboratif dari berbagai pihak. Pada hal ini, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengajak para sejarawan untuk ikut aktif dalam mengumpulkan target 2.000 RDTR.

“Ini bagian dari bagaimana kita melakukan tata ruang dengan konsep pentahelix, melibatkan universitas dalam proses pembangunan di seluruh Indonesia,” kata Suyus Windayana saat menjadi narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD) Pelibatan Perguruan Tinggi dalam Pencegahan Korupsi: Dukungan Implementasi Kebijakan Satu Peta yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (25/07/2024).

Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam beberapa kesempatan menyebutkan bahwa RDTR sangat dibutuhkan dalam rangka meningkatkan investasi. Terkait hal ini, Suyus Windayana mengatakan, pihaknya akan mendorong kerja sama akademisi dengan Kementerian ATR/BPN

“Kita harus mewujudkan tujuan bersama, yaitu untuk memastikan bagaimana kepastian perencanaan tata ruang, kepastian hidup kita, kepastian lingkungan kita dapat dikontrol oleh semua, oleh kita sendiri, dan didasarkan oleh satu data,” ujar Suyus Windayana.

Dalam proses penyusunan RDTR, Kementerian ATR/BPN juga telah menggandeng mahasiswa melalui program Magang Perencanaan Tata Ruang untuk Pertumbuhan Daerah dan Nasional (INSPIRING). Program ini merupakan terobosan bagi pengembangan sumber daya manusia melalui implementasi Merdeka Belajar dari Kemendikbud.

“Sudah ada 2.094 mahasiswa yang mengikuti program INSPIRING ini dan sudah dilakukan dalam kurun waktu enam semester. Sedikitnya ada 450 RDTR yang dihasilkan dari dukungan mahasiswa melalui program INSPIRING,” ungkap Sekjen Kementerian ATR/BPN.

Dengan banyaknya kolaborasi bersama universitas, diharapkan dapat mendorong pemerintah dan akademisi dalam memberikan kepastian investasi maupun ruang hidup yang lebih baik lagi bagi masyarakat Indonesia.

Hadir membuka kegiatan ini, Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron. Hadir memberikan pemaparan dalam FGD, Deputi Bidang Pencegahan dan Pengawasan KPK; Sekretaris Utama BIG; dan perwakilan dari Greenpeace Indonesia. Dalam kegiatan ini juga berlangsung penandatanganan Perjanjian Kerja Sama terkait Pelaksanaan Pengawasan Penilaian Integritas antara KPK dengan 41 Universitas dari seluruh wilayah Indonesia. (Adv)