Rangkul Masyarakat Hukum Adat dalam Mendukung Pembangunan, Menteri AHY: Jangan Sampai Menjadi Korban

Washington DC – Pada World Bank Land Conference 2024, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai narasumber perwakilan Indonesia menceritakan kesuksesan pemerintah dalam mendaftarkan lebih dari 100 juta bidang tanah. Hal ini terus dilakukan di antaranya guna mendukung pembangunan di Indonesia. 

Salah satu aspek yang tak kalah penting dalam mewujudkan pembangunan, menurut Menteri ATR/Kepala BPN adalah dengan merangkul masyarakat hukum adat. “Pemerintah pusat dan daerah juga memastikan, bahwa (dengan dilakukannya sertipikasi, red) ini benar-benar sah untuk mereka. Termasuk kita juga memastikan status tanah mereka, akses kepada ekonomi yang disediakan pemerintah,” kata Menteri ATR/Kepala BPN di Washington DC, Senin (13/05/2024) waktu setempat.

Dengan memahami segala hal tersebut, maka pemerintah akan dapat rasa percaya dari masyarakat hukum adat. “Serta pastikan cara pendekatan kita itu menghormati nilai-nilai adat mereka dan jangan sampai mereka masyarakat adat dan masyarakat asli itu menjadi korban dari pembangunan,” lanjut Menteri AHY.

Salah satu contoh yang diterapkan adalah pada pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Pemerintah berupaya agar masyarakat hukum adat yang terdampak pembangunan IKN tetap merasa aman dan terus terhubung dengan tanahnya. “Dan tentu masih ada banyak cara yang bijak yang membuat mereka dapat mengerti keperluan pemerintah terhadap tanahnya,” ujar Menteri AHY.

Dalam panel yang berlangsung selama 50 menit ini, Menteri ATR/Kepala BPN menjadi narasumber bersama menteri dan petinggi dari sejumlah negara seperti Minister of Agriculture and Rural Development of Colombia, Jhenifer Mojica Florez; First Deputy Minister of Justice of Georgia, Tamar Tkheshelashvili; dan Minister of Land Housing and Country Planning of Sierra Leone. Dr. Turad Senesie. Turut mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN, Pembina IKAWATI Kementerian ATR/BPN, Annisa Pohan Yudhoyono; sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. (Adv)